Banjir yang merendam satu kampung setiap musim hujan. Harga cabai yang melonjak tiba-tiba di pasar tradisional. Anak-anak yang putus sekolah karena jarak rumah ke sekolah terlalu jauh. Semua ini adalah masalah nyata yang dirasakan banyak orang.
Tapi tidak semua masalah nyata otomatis menjadi masalah publik.
Inilah yang sering tidak kita sadari. Ada perbedaan mendasar antara sebuah kondisi yang menyusahkan dengan sebuah masalah yang diakui negara sebagai tanggung jawabnya untuk diselesaikan. Dan jarak antara keduanya tidak selalu pendek.
Sebuah kondisi berubah menjadi masalah publik ketika ia memenuhi setidaknya tiga syarat. Pertama, kondisi itu dirasakan oleh cukup banyak orang sehingga tidak lagi bisa dianggap urusan pribadi. Kedua, ada keyakinan bersama bahwa kondisi itu seharusnya tidak terjadi — bahwa ada standar yang lebih baik yang bisa dan harus dicapai. Ketiga, ada kepercayaan bahwa negara adalah pihak yang tepat dan mampu untuk menanganinya.
Ketiga syarat ini tidak muncul dengan sendirinya. Ia dibentuk — oleh media yang meliput, oleh aktivis yang mengadvokasi, oleh akademisi yang meneliti, oleh politisi yang mengangkatnya sebagai isu kampanye. Proses pembentukan inilah yang dalam ilmu kebijakan publik disebut sebagai social construction of public problems — konstruksi sosial atas masalah publik.
Artinya, masalah publik bukan sesuatu yang objektif dan netral. Ia adalah hasil dari negosiasi sosial dan politik tentang apa yang dianggap penting, mendesak, dan layak mendapat perhatian negara.
Implikasinya cukup serius. Masalah yang dialami oleh kelompok yang tidak punya suara — yang tidak diliput media, yang tidak punya akses ke pengambil keputusan, yang tidak terwakili dalam proses politik — cenderung lebih lama untuk diakui sebagai masalah publik. Sementara masalah yang dialami kelompok yang lebih vokal dan berpengaruh bisa lebih cepat masuk ke agenda kebijakan, meski dampaknya lebih sempit.
Di sinilah letak ketidakadilan yang sering tersembunyi dalam proses kebijakan publik. Bukan pada tahap implementasinya saja — tapi sudah dimulai dari tahap paling awal: siapa yang masalahnya didengar, dan siapa yang tidak.
Memahami bagaimana masalah publik terbentuk adalah langkah penting untuk menjadi warga negara yang kritis. Karena sebelum kita bisa menuntut solusi yang tepat, kita perlu terlebih dahulu memastikan bahwa masalah yang kita rasakan benar-benar sudah diakui — dan tidak hanya hilang dalam kebisingan agenda politik yang terus berganti.
