Di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat di Indonesia, konsep Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi solusi pembiayaan yang semakin relevan. Pembiayaan infrastruktur, yang selama ini bergantung pada anggaran negara atau daerah, menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan keterbatasan fiskal dan kebutuhan untuk mempercepat pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.
Apatah lagi semenjak bulan Januari 2025, Presiden RI mengeluarkan Instruksi untuk melakukan efisiensi anggaran Belanja Negara dan Daerah. Efisiensi ini juga diikuti dengan pengurangan Dana Transfer Daerah dan Dana Alokasi untuk Pemerintah Daerah.
Latar Belakang Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Infrastruktur yang baik dapat membuka akses ke daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan mendukung kegiatan ekonomi. Sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memerlukan pembangunan infrastruktur yang masif dan terintegrasi, mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, hingga fasilitas publik lainnya.
Namun, anggaran negara dan daerah terbatas, masih jauh dari cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mendanai pembangunan ini adalah melalui alternatif pembiayaan yang lebih kreatif dan melibatkan sektor swasta, salah satunya dengan skema KPBU.
Apa Itu KPBU?
KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) adalah sebuah skema yang memungkinkan pemerintah untuk bekerja sama dengan sektor swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Dalam skema ini, pemerintah dan pihak swasta berbagi risiko, tanggung jawab, serta manfaat yang diperoleh dari proyek infrastruktur.
Skema ini dirancang untuk memberikan insentif kepada pihak swasta agar lebih berperan aktif dalam membangun dan mengelola infrastruktur, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban anggaran negara dan daerah. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan regulasi dan insentif, sementara pihak swasta bertanggung jawab dalam hal pembiayaan, desain, konstruksi, dan operasional.
Tantangan dalam Implementasi KPBU
Meskipun memiliki banyak potensi, implementasi KPBU di Indonesia tidak tanpa tantangan. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas teknis di tingkat daerah. Beberapa pemerintah daerah belum memiliki pengalaman dalam menangani proyek berbasis KPBU, sehingga mereka kesulitan dalam melakukan penyiapan proyek yang matang, mulai dari studi kelayakan hingga proses tender.
Selain itu, ketidakpastian regulasi juga menjadi hambatan. Meskipun Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang mendukung KPBU, seperti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, implementasinya sering kali terhambat oleh birokrasi yang panjang dan perubahan kebijakan yang mendadak. Hal ini sering menambah risiko bagi investor, yang cenderung menghindari proyek-proyek dengan ketidakpastian hukum.
Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam menentukan pembagian risiko yang adil antara pemerintah dan pihak swasta. Salah satu tujuan utama KPBU adalah agar sektor swasta tidak terbebani oleh risiko yang berlebihan, namun seringkali ketidakjelasan mengenai pembagian risiko ini menyebabkan ketidakpastian bagi investor.
Contoh Nyata Penerapan KPBU di Daerah
Salah satu contoh sukses penerapan KPBU di Indonesia dapat dilihat dari pembangunan Proyek Jalan Tol Cikopo-Palimanan. Proyek ini dibiayai melalui skema KPBU antara pemerintah dan konsorsium swasta yang dipimpin oleh PT Lintas Marga Sedaya. Dalam proyek ini, sektor swasta bertanggung jawab atas pembangunan dan pengoperasian jalan tol, sementara pemerintah memberikan dukungan melalui jaminan pendapatan dan kemudahan regulasi. Proyek ini tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi.
Di tingkat provinsi, Pemprov Jawa Barat juga telah mengimplementasikan skema KPBU untuk pembangunan Proyek Air Minum Regional di beberapa daerah. Kerja sama antara pemerintah dan perusahaan swasta ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan distribusi air bersih di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Melalui skema ini, Pemprov Jawa Barat dapat menghemat anggaran sambil tetap memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
Di tingkat Kota Pemkot Pekanbaru juga telah menjalankan skema KPBU dalam meningkatkan pelayanan distribusi air minum di Kota Pekanbaru
Peluang dan Solusi untuk Masa Depan
Dengan potensi besar yang dimiliki, skema KPBU di Indonesia dapat menjadi model pembiayaan infrastruktur yang lebih efisien dan berkelanjutan. Namun, untuk mempercepat implementasinya, beberapa solusi perlu diterapkan:
- Peningkatan Kapasitas Daerah: Pemerintah daerah perlu diberi pelatihan dan pendampingan agar lebih siap dalam menangani proyek-proyek berbasis KPBU. Pengetahuan mengenai penyusunan studi kelayakan, evaluasi proyek, dan pengelolaan risiko harus menjadi prioritas.
- Stabilitas Regulasi: Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang lebih jelas dan konsisten, serta memastikan bahwa aturan yang ada tidak sering berubah. Hal ini akan memberikan rasa aman bagi investor.
- Inovasi Pembiayaan: Pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam mencari alternatif pembiayaan, seperti sukuk daerah atau kemitraan dengan sektor swasta dalam skala lebih kecil, yang dapat diterapkan pada proyek-proyek lokal yang lebih terjangkau.