Kita sudah menyinggung bahwa ada pergeseran besar yang sedang terjadi dalam cara negara bekerja — dari government menuju governance. Kali ini kita akan masuk lebih dalam. Karena pergeseran ini bukan sekadar pergantian istilah akademis. Ia adalah perubahan cara berpikir yang fundamental tentang kekuasaan, tanggung jawab, dan bagaimana urusan publik seharusnya dikelola.
Mari kita mulai dari akarnya.
Government — dalam pengertian klasiknya — adalah model di mana negara berdiri sebagai otoritas tunggal yang memegang kendali. Negara membuat aturan, negara menyediakan layanan, negara menentukan arah. Hubungannya dengan masyarakat bersifat vertikal: dari atas ke bawah. Instruksi mengalir ke bawah, kepatuhan diharapkan mengalir ke atas.
Model ini punya kelebihan yang nyata. Ia memberikan kepastian, konsistensi, dan garis tanggung jawab yang jelas. Ketika sesuatu berjalan salah, kita tahu ke mana harus menunjuk. Tapi ia juga punya keterbatasan yang semakin terasa seiring berkembangnya kompleksitas masalah publik.
Governance hadir sebagai respons atas keterbatasan itu.
Konsep ini mulai berkembang pesat pada akhir abad ke-20, ketika para akademisi dan praktisi mulai menyadari bahwa banyak masalah publik — kemiskinan, degradasi lingkungan, kesenjangan sosial — tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian, tidak peduli seberapa besar anggarannya atau seberapa canggih birokrasinya.
Governance menggeser cara pandang dari siapa yang berkuasa menjadi bagaimana keputusan dibuat bersama. Ia mengakui bahwa dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks, kapasitas untuk menyelesaikan masalah publik tersebar di banyak tangan — bukan hanya di tangan negara.
Dalam kerangka governance, pemerintah tetap penting. Tapi ia bukan lagi satu-satunya pemain utama. Ia adalah salah satu aktor dalam jaringan yang lebih luas — bersama sektor swasta yang punya sumber daya dan inovasi, masyarakat sipil yang punya kedekatan dengan komunitas, lembaga internasional yang punya jangkauan lintas batas, dan warga yang punya pengetahuan lokal yang tidak bisa digantikan oleh data manapun.
Lalu apa yang berubah secara konkret?
Dalam model government lama, pemerintah membangun rumah sakit, merekrut dokter, dan menyediakan obat-obatan. Dalam kerangka governance modern, pemerintah mungkin menetapkan standar layanan kesehatan, memfasilitasi kemitraan dengan swasta, memberdayakan komunitas untuk mengawasi kualitas layanan, dan membangun sistem data untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.
Perannya bergeser — dari penyedia menjadi pengatur dan fasilitator.
Pergeseran ini tidak tanpa tantangan. Ketika tanggung jawab tersebar ke banyak aktor, pertanyaan tentang akuntabilitas menjadi lebih rumit. Siapa yang bertanggung jawab ketika sesuatu gagal? Bagaimana memastikan bahwa aktor-aktor non-pemerintah tetap berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan mereka sendiri?
Inilah tegangan yang terus hidup dalam praktik governance modern — dan inilah yang akan terus kita eksplorasi dalam catatan-catatan Tahap 2 berikutnya.
Pergeseran dari government ke governance bukan akhir dari peran negara. Ia adalah awal dari peran negara yang lebih dewasa — yang mengakui keterbatasannya, merangkul kolaborasi, dan menempatkan hasil nyata bagi masyarakat sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.
